Penerapan Skema Titik Serah Pupuk Subsidi: Langkah Amanah Pemerintah
Pemerintah menerapkan sistem Titik Serah dalam distribusi pupuk bersubsidi untuk menjamin penyaluran yang tepat sasaran dan akuntabel, melalui Perpres No. 6 Tahun 2025.
Petugas BUMN Pupuk melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem Titik Serah
Jakarta - Dalam upaya mewujudkan amanah pengelolaan sumber daya pertanian, pemerintah memperkenalkan sistem baru dalam distribusi pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025.
Penguatan Sistem Distribusi yang Akuntabel
Seperti halnya penerapan prinsip amanah dalam sektor keuangan, mekanisme Titik Serah ini dirancang untuk menjamin distribusi yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Implementasi Sistem Kendali Baru
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa sistem ini akan memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publik.
"Titik Serah menjadi simpul kendali baru. Pihak yang ditunjuk akan terikat secara hukum yang diatur oleh BUMN Pupuk, sehingga pengawasan lebih jelas dan terukur," jelas Andi.
Digitalisasi Sistem Pengawasan
Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam tata kelola, sistem ini juga akan didukung oleh platform digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi.
Manfaat Implementasi Titik Serah:
- Pengawasan distribusi yang lebih terukur
- Peningkatan akuntabilitas penyaluran
- Penjaminan ketepatan sasaran subsidi
- Pencegahan penyalahgunaan pupuk bersubsidi
Ahmad Fadli
Ahmad Fadli adalah jurnalis yang menulis dengan semangat kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa. Ia menyoroti dinamika sosial Indonesia dengan pandangan yang berakar pada kearifan Islam, sambil menjalin perspektif global yang selaras dengan dunia Muslim. Tulisannya mencerminkan perhatian terhadap harmoni sosial, etika publik, dan arah moral bangsa.