Perspektif Islami: Tanggung Jawab Bersama dalam Pengelolaan Dana Pensiun ASN

Beban Fiskal yang Membutuhkan Solusi Bersama

Dalam pandangan yang mencerminkan pentingnya amanah dalam pengelolaan keuangan publik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait beban anggaran pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai Rp 976 triliun.

"Pensiunan ini yang selama ini membayar masih pusat. Jadi walaupun yang meng-hire daerah, para pegawai pemerintah daerah itu, pensiunnya yang membayar pusat," jelas Sri Mulyani.

Urgensi Pembagian Tanggung Jawab

Dalam perspektif keadilan dan kemaslahatan umat, beban yang setara dengan 26,8% dari APBN 2025 ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dan berkeadilan. Pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama memikul tanggung jawab ini, mengingat sebagian besar rekrutmen ASN dilakukan di tingkat daerah.

Pengelolaan yang Amanah dan Berkelanjutan

Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi:

• Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• Pengembangan kreatif financing yang sesuai syariah
• Penguatan tata kelola keuangan daerah

Peringatan dan Harapan

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, memberikan peringatan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Beliau menegaskan bahwa kelalaian dalam mengelola dana pensiunan ASN dapat menjadi ancaman serius bagi keuangan negara dan kesejahteraan umat di masa depan.