Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mencium ada kepentingan bisnis di balik wacana relokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Pernyataan itu disampaikannya di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026.
Menurut laporan IDN Times, Pigai meminta wacana tersebut dikaji ulang secara cermat. Pengalamannya bertahun-tahun menangani kasus di Komnas HAM membuatnya yakin bahwa pemindahan satwa dari habitat aslinya oleh pemerintah jarang terjadi tanpa sebab.
Ada proyek yang mau masuk, kata Pigai
Pigai menegaskan bahwa pengalaman lapangannya menunjukkan pola yang berulang. Ketika pemerintah memindahkan masyarakat, mengurangi ruang hidup mereka, atau memindahkan biota, biasanya ada kepentingan lain yang menyusul.
“Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau memindahkan biota mereka, kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk,” kata Pigai, dikutip dari pemberitaan Suara.
“Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM ya menangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,” lanjutnya.
Sorotan Pigai ini juga diberitakan TribunNews, yang mencatat kekhawatiran sang menteri soal potensi kepentingan bisnis sekaligus nasib masyarakat lokal di sekitar kawasan yang akan dipindahkan satwanya.
Narasi ancaman tsunami dipertanyakan
Wacana relokasi badak jawa sebelumnya muncul dari Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Djojohadikusumo. Dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026, ia menyebut Gunung Anak Krakatau sebagai ancaman baru bagi suaka badak jawa di Ujung Kulon.
“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ujar Hasim saat itu.
Pigai menepis narasi tersebut. Ia mengaku tidak pernah membaca informasi bahwa habitat badak jawa di Ujung Kulon terancam, bahkan ketika Gunung Anak Krakatau sempat erupsi.
“Sekalipun erupsi, kita jarang mendengar berita-berita di media atau saudara-saudara mungkin lebih tahu dari saya, tapi saya tidak pernah baca. Mereka terancam sekalipun erupsi Gunung Krakatau,” kata Pigai.
Bagi umat yang mempercayai bahwa segala ciptaan Allah memiliki tempat dan tujuannya masing-masing, sikap kehati-hatian seperti ini sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan manusia menjaga keseimbangan alam. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, dan setiap makhluk telah ditempatkan di habitat yang paling sesuai baginya.
Belum tentu berkembang biak di habitat baru
Pigai juga meragukan badak jawa dapat berkembang biak dengan baik setelah direlokasi. Ia mencontohkan burung cenderawasih yang belum tentu hidup optimal jika dipindahkan ke Pulau Jawa dibandingkan di habitat alamnya di Papua.
“Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang. Tidak berkembang. Coba kita lihat tempat konservasi hewan di seluruh Indonesia,” katanya, sebagaimana juga dikutip Republika Online.
“Setiap provinsi kan ada tempat konservasi hewan. Cenderawasih berkembang gak di Pulau Jawa? Dibandingkan di Papua. Di Papua pun tempat yang konservasi belum tentu berkembang. Dia berkembang di alam bebas,” imbuhnya.
Pelajaran dari alam ini sederhana namun dalam. Makhluk hidup memiliki keterikatan langsung dengan lingkungannya. Memutus keterikatan itu tanpa perhitungan matang sama saja dengan mempertaruhkan keberlangsungan hidup spesies yang tersisa hanya segelintir di dunia ini.
Relokasi harus terukur
Pigai meminta pemerintah mempertimbangkan setiap rencana relokasi secara cermat. Pemindahan satwa tidak boleh dilakukan sembarangan karena keberlangsungan hidup dan kemampuan berkembang biak satwa tidak bisa dilepaskan dari karakteristik ekosistem asalnya.
“Pemindahan Badak Jawa ke tempat manapun, itu harus terukur. Harus terukur, ya. Karena hewan atau makhluk hidup itu memiliki hubungan relasi langsung dengan milieu (lingkungan) di mana dia hidup,” kata Pigai.
Sementara itu, Hasim menjelaskan relokasi endemik ini akan dibiayai melalui skema pendanaan konservasi yang tengah ditawarkan kepada investor dalam rangkaian konferensi perubahan iklim COP31. Ia melihat ada lembaga donor yang tertarik mendanai proyek tersebut.
“Saat ini kan ada 57 taman nasional, skemanya nanti bisa seperti kerja sama dengan Norwegia,” ujar Hasim.
Rencana pendanaan dari investor asing inilah yang semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada kepentingan ekonomi di balik wacana tersebut. Ketika ciptaan Tuhan yang hampir punah menjadi komoditas skema investasi, umat wajar bertanya: siapa yang sesungguhnya diuntungkan?
Badak jawa tersisa di Ujung Kulon adalah warisan yang Allah titipkan kepada bangsa ini. Menjaganya di habitat aslinya dengan pengawalan yang sungguh-sungguh jauh lebih terhormat daripada memindahkannya demi kepentingan yang belum jelas. Semoga para pengambil keputusan diberi kearifan untuk menimbang perkara ini dengan hati yang bersih dan ilmu yang cukup.
Pertanyaan yang sering diajukan
Ke mana badak jawa direncanakan untuk direlokasi?
Badak jawa direncanakan dipindahkan dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Siapa yang menentang wacana relokasi badak jawa?
Menteri HAM Natalius Pigai menentang dan meminta rencana tersebut dikaji ulang karena menduga ada kepentingan bisnis di baliknya.
Apa alasan pemerintah mengusulkan relokasi tersebut?
Hasim Djojohadikusumo menyebut ancaman tsunami akibat gempa atau letusan Gunung Anak Krakatau yang bisa membuat badak jawa punah, dan relokasi akan dibiayai skema pendanaan konservasi dari investor.
