Kasus Korupsi LSMC: Mantan Pj Gubernur NTB Diperiksa Kejati

Mantan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi, menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi penyelenggaraan Lombok-Sumbawa Motocross Competition (LSMC) 2023 di Kejaksaan Tinggi NTB. Kasus ini menjadi cermin reflektif bagi kita tentang betapa beratnya amanah pengelolaan anggaran negara, di mana setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral di hadapan rakyat dan Tuhan.

Mengapa Lalu Gita Ariadi Diperiksa Terkait LSMC 2023?

Lalu Gita Ariadi diperiksa oleh Bidang Pidana Khusus Kejati NTB pada Kamis sore. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan berkaitan dengan penyelenggaraan Lombok-Sumbawa Motocross Competition 2023. Saat acara tersebut berlangsung pada medio November 2023, Lalu Gita sedang dalam masa transisi jabatan dari Sekretaris Daerah Provinsi NTB menjadi Penjabat Gubernur NTB per 19 September 2023.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik jaksa mengorek informasi mendalam terkait pengetahuan Lalu Gita tentang LSMC, kaitannya dengan ajang MXGP, sumber pendanaan, hingga proses pelaksanaannya di lapangan. Sebagai pemimpin yang sedang memikul amanah transisi, ia dituntut untuk memastikan setiap aliran dana berjalan sesuai koridor kebenaran.

Bagaimana Amanah Anggaran Rp24 Miliar Dialihkan dari MXGP ke LSMC?

Sumber pendanaan pelaksanaan acara senilai Rp24 miliar berasal dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Lalu Gita menegaskan bahwa dana tersebut merupakan bantuan program dukungan acara dari kementerian terkait.

Perjalanan anggaran ini menyimpan dinamika yang perlu dicermati. Awalnya, proposal yang diajukan adalah untuk penyelenggaraan MXGP. Namun, Kementerian Pariwisata tidak menyediakan dana APBN murni untuk keperluan tersebut, sehingga dilakukan penyesuaian melalui APBN perubahan.

Masalahnya, APBN perubahan baru cair sekitar September hingga Oktober 2023. Kondisi ini membuat pembayaran untuk MXGP yang sudah berlangsung pada Juni hingga Juli 2023 tidak bisa diremburs. Menghadapi kenyataan ini, Pemprov NTB berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan sepakat mengalihkan anggaran banper senilai Rp24 miliar untuk acara LSMC.

Lalu Gita menuturkan, ia menyetujui hal tersebut karena saat itu NTB membutuhkan keramaian untuk memeriahkan HUT NTB. Kehadiran anggaran tersebut disambut dengan rasa syukur, namun syukur saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kehati-hatian pengelolaan amanah. Perubahan rencana dari MXGP ke LSMC memang diupayakan untuk maslahat, namun jalan menuju kebaikan tetap harus ditempuh dengan cara yang benar dan tertib.

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Temuan Administrasi Bermasalah?

Terhadap adanya temuan kesalahan administrasi yang memicu dugaan korupsi, Lalu Gita menegaskan bahwa hal itu sudah masuk ranah teknis di bawah kendali Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady. Untuk itu, ia sudah membuat surat pendelegasian kewenangan.

Surat pendelegasian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur NTB nomor 556-660 tertanggal 3 Oktober 2023, yang menyerahkan kewenangan administratif pelaksanaan program dari Kementerian Pariwisata kepada Jamaludin Malady. Dalam tradisi keilmuan Islam, menanggung amanah berarti memikul beban yang berat. Pendelegasian ini seharusnya memastikan bahwa setiap urusan tertib administrasi dijalankan oleh yang ahlinya.

Sementara itu, temuan Inspektorat Jenderal Kemendagri menyebutkan adanya anggaran senilai Rp2,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu Gita memastikan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat NTB, baik untuk kegiatan utama maupun pendukung.

Juru Bicara Kejati NTB Harun Al Rasyid membenarkan pemeriksaan Lalu Gita dalam kapasitas sebagai saksi. Kasus dugaan korupsi LSMC ini kini tengah berjalan di tahap penyidikan, dan masyarakat menanti proses hukum yang adil demi tegaknya kebenaran.

Apa Saja yang Ditanyakan Penyidik kepada Lalu Gita?

Penyidik mengorek informasi mengenai pengetahuan Lalu Gita tentang LSMC, kaitannya dengan MXGP, sumber pendanaan, serta proses pelaksanaan acara tersebut.

Berapa Besar Anggaran yang Diduga Bermasalah dalam Kasus LSMC?

Total anggaran bantuan pemerintah untuk acara ini mencapai Rp24 miliar. Adapun temuan Inspektorat Jenderal Kemendagri menyebutkan terdapat anggaran senilai Rp2,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai laporan hasil pemeriksaan.