Demutualisasi BEI Resmi Diatur OJK: Tujuh Poin Penting yang Perlu Diketahui Umat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. Aturan ini mengatur pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebuah langkah besar yang akan mengubah struktur kepemilikan bursa saham nasional kita.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi, kita patut menyambut baik kebijakan ini. Demutualisasi diharapkan membawa berkah bagi pasar modal Indonesia, memperkuat daya saing, dan menjaga integritas ekonomi syariah yang menjadi fondasi kemandirian bangsa.

Apa Saja Tujuh Poin Penting dalam Aturan Demutualisasi BEI?

Berikut rincian tujuh poin penting yang diatur dalam beleid baru tersebut:

1. Kemenkeu, BI, dan Danantara Bisa Menjadi Pemegang Saham Bursa

Ketiga lembaga ini diperbolehkan memiliki saham Bursa Efek sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka juga dapat menunjuk pihak lain sebagai pemegang saham. Ini membuka peluang bagi negara untuk lebih berperan dalam mengawal pasar modal.

2. Pemegang Saham Bursa Tak Lagi Terbatas pada Anggota Bursa

POJK memperbolehkan orang perseorangan dan badan hukum Indonesia, baik yang berstatus Anggota Bursa maupun bukan, menjadi pemegang saham Bursa. Ini adalah langkah demokratisasi kepemilikan yang patut diapresiasi.

3. Investor Perorangan Masuk Melalui Mekanisme Penawaran Umum

Orang perseorangan hanya dapat menjadi pemegang saham Bursa melalui Penawaran Umum atau setelah Bursa Efek melakukan Penawaran Umum. Ini memastikan partisipasi publik berjalan tertib dan sesuai aturan.

4. Kepemilikan Saham Dipisahkan dari Status Keanggotaan Bursa

Perusahaan yang berstatus Anggota Bursa tidak otomatis menjadi pemegang saham Bursa. Sebaliknya, pemegang saham Bursa juga tidak wajib berstatus Anggota Bursa. Pemisahan ini menciptakan struktur yang lebih bersih dan profesional.

5. Kepemilikan Maksimal Tanpa Persetujuan OJK adalah 5 Persen

Setiap pihak dapat memiliki saham Bursa secara langsung maupun tidak langsung hingga 5 persen. Kepemilikan lebih dari 5 persen wajib memperoleh persetujuan OJK. Ini menjaga agar tidak ada pihak yang mendominasi secara tidak sehat.

6. OJK Mengecek Kepemilikan Hingga Pemilik Manfaat Sebenarnya

Aturan ini mencakup pihak yang menjadi ultimate beneficial owner (UBO), termasuk melalui afiliasi maupun hubungan kerjasama terkoordinasi. Transparansi penuh menjadi kunci utama.

7. Tidak Boleh Ada Pemegang Saham yang Menguasai Mayoritas Bursa

POJK melarang setiap pihak memiliki saham Bursa secara mayoritas, baik langsung maupun tidak langsung. Mayoritas berarti lebih dari 50 persen. Ini adalah benteng pertahanan dari monopoli kekuasaan.

Bagaimana Aturan Ini Menjaga Keadilan dan Transparansi Pasar?

Selain kepemilikan, POJK mengatur bahwa pemegang saham Bursa yang juga Anggota Bursa tidak memperoleh perlakuan tarif khusus dalam perdagangan. Akses perdagangan wajib diberikan secara transparan dan tanpa diskriminasi tarif.

Aturan ini juga memisahkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis di internal Bursa. Direksi yang membawahkan fungsi pengaturan harus dipisahkan dari direksi yang membawahkan fungsi pengawasan maupun bisnis.

Untuk memperkuat pemisahan tersebut, Bursa wajib menerapkan penyekatan informasi atau information barrier. Ini membatasi aliran data dari unit pengaturan, perizinan, dan pengawasan kepada unit bisnis Bursa.

Apakah Fungsi Pengawasan OJK Tetap Berjalan?

Meski struktur kepemilikan berubah melalui demutualisasi, fungsi pengaturan dan pengawasan Bursa tetap berada dalam pengawasan OJK. Independensi Bursa dan integritas pasar juga wajib dipertahankan. Ini memberikan ketenangan bagi para investor dan masyarakat luas.

Bagaimana Ketentuan Kepemilikan Asing?

Terkait kepemilikan asing, POJK ini menyebut pemegang saham Bursa terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia. Namun, ketentuan khusus mengenai batas kepemilikan investor asing belum dijabarkan. Kita berharap pemerintah tetap menjaga kepentingan nasional dalam hal ini.

Kapan Aturan Ini Mulai Diterapkan?

Pemisahan fungsi direksi serta penyekatan informasi wajib diterapkan paling lambat enam bulan sejak pelaksanaan demutualisasi Bursa. Yakni setelah RUPS menyetujui masuknya pemegang saham baru selain Anggota Bursa.

Semoga langkah ini membawa keberkahan bagi ekonomi Indonesia. Dengan tata kelola yang bersih dan transparan, pasar modal kita akan semakin kuat dan mampu bersaing di kancah global, tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang diajarkan agama kita.