Harga Kelapa Anjlok 75 Persen, Pemprov Riau Usul Regulasi Lindungi Petani

Pekanbaru, Nur Nusantara – Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera menetapkan regulasi harga acuan pembelian kelapa. Langkah ini diambil untuk melindungi petani dari gejolak pasar yang dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus merosot hingga 75 persen.

Usulan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriyadi. Menurutnya, keberadaan payung hukum diperlukan agar harga kelapa tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan demikian, petani memperoleh kepastian harga, sementara industri pengolahan tetap mendapatkan pasokan bahan baku.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dibuatkan payung hukum untuk penetapan harga pembelian kelapa. Hal ini sangat penting untuk melindungi pekebun agar mendapatkan harga yang berkeadilan. Di sisi lain, industri pengolahan juga mendapatkan kepastian pasokan bahan baku,” kata Supriyadi pekan lalu, dikutip Selasa (4/8/2026).

Mengapa Harga Kelapa Anjlok?

Supriyadi menjelaskan, anjloknya harga kelapa saat ini dipengaruhi oleh melemahnya permintaan produk kelapa dan turunannya di pasar global. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya penyerapan bahan baku oleh industri sehingga harga di tingkat petani ikut tertekan.

“Saat ini permintaan produk hasil kelapa dan turunannya sedang turun di pasar global. Penjualan melalui kapal ke Malaysia juga sedang sepi,” ujarnya.

Pemprov Riau juga telah berkomunikasi dengan PT Pulau Sambu untuk mengetahui kondisi pasar terkini. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, perusahaan menyampaikan bahwa permintaan pasar relatif melandai, sementara pasokan buah kelapa dari petani sedang melimpah.

“Hasil komunikasi kami dengan pihak Sambu, memang permintaan relatif landai, sementara pasokan buah dari petani sedang banyak,” jelas Supriyadi.

Dampak bagi Petani di Inhil

Data Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan harga kelapa bulat di tingkat petani yang pada 2022-2023 sempat menyentuh sekitar Rp7.000 per kilogram kini turun menjadi rata-rata sekitar Rp1.600 per kilogram pada Juli 2026. Penurunan sekitar 75 persen itu menjadi pukulan berat bagi puluhan ribu keluarga petani yang menggantungkan hidup dari komoditas kelapa.

Padahal, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sentra kelapa terbesar di Indonesia. Daerah ini memiliki lebih dari 425.000 hektare perkebunan kelapa rakyat dan menghasilkan sekitar 6,95 juta butir kelapa setiap hari. Sebagian besar produksi tersebut diserap industri pengolahan, diperdagangkan ke berbagai daerah, hingga diekspor ke pasar internasional.

Tiga Tantangan Perkebunan Kelapa di Inhil

Namun, persoalan perkebunan kelapa di Inhil tidak hanya soal anjloknya harga. Pemerintah daerah mencatat tiga tantangan utama yang membayangi keberlanjutan sektor tersebut.

Pertama, kerusakan infrastruktur tata air akibat abrasi pesisir dan intrusi air laut yang berlangsung lebih cepat daripada kemampuan pemerintah membangun tanggul pelindung. Kondisi ini merusak ribuan hektare kebun produktif dan mengancam mata pencaharian petani.

Kedua, rendahnya stabilitas harga akibat pelemahan pasar global dan terbatasnya daya serap industri pengolahan, sehingga pendapatan petani terus menurun.

Ketiga, persoalan legalitas lahan. Sekitar 164.000 hektare kebun kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir berada di kawasan hutan, sehingga petani kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan pemerintah, hingga memperoleh kepastian hukum.

Solusi Jangka Panjang: Hilirisasi dan Regulasi Harga

Selain mengusulkan regulasi harga, Pemprov Riau juga meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan industri hilirisasi kelapa di sentra produksi. Menurut Supriyadi, langkah tersebut akan meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas lapangan kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan petani pada penjualan kelapa sebagai bahan baku.

“Pemprov juga mengusulkan agar hilirisasi segera diwujudkan di sentra-sentra perkebunan kelapa. Tujuannya meningkatkan perekonomian pekebun sekaligus memberikan nilai tambah terhadap produk perkebunan,” katanya.

Ia berharap regulasi harga dan percepatan hilirisasi menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat daya saing komoditas kelapa, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indragiri Hilir maupun daerah sentra kelapa lainnya di Riau.

FAQ: Pertanyaan Seputar Anjloknya Harga Kelapa

Apa penyebab utama harga kelapa anjlok?

Penyebab utamanya adalah melemahnya permintaan produk kelapa dan turunannya di pasar global, serta sepinya penjualan melalui kapal ke Malaysia.

Berapa besar penurunan harga kelapa di tingkat petani?

Harga kelapa turun sekitar 75 persen, dari Rp7.000 per kilogram pada 2022-2023 menjadi rata-rata Rp1.600 per kilogram pada Juli 2026.

Apa yang diusulkan Pemprov Riau untuk melindungi petani?

Pemprov Riau mengusulkan regulasi harga acuan pembelian kelapa dan percepatan hilirisasi industri kelapa di sentra produksi.

Apa tantangan terbesar perkebunan kelapa di Inhil selain harga?

Tiga tantangan utama adalah kerusakan infrastruktur tata air akibat abrasi, rendahnya stabilitas harga, dan masalah legalitas lahan di kawasan hutan.