Pakar politik Universitas Padjadjaran, Muradi, memperkirakan daftar tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan terus bertambah, dan ada kemungkinan kuat kasus ini merembet ke unsur politik sipil. Perkiraan itu disampaikannya dalam wawancara televisi yang dikutip detik News, Sabtu (7/11/2026).
Yang menarik perhatian publik, Muradi menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang ketua umum partai politik besar yang sudah lama berdiri di negeri ini. Sosok itu diduga hadir dalam rapat sebelum proses penghapusan informasi hasil penyadapan dilakukan.
Dua arah pengembangan tersangka
Muradi menjelaskan ada dua kemungkinan pengembangan kasus ini, seperti dua sisi mata pisau. Pertama, penambahan tersangka teknis dari internal Polri, yaitu para operator di lapangan yang menangani langsung pekerjaan penyadapan. Empat orang internal polri disebut sudah terseret dalam perkara ini.
Kedua, potensi keterlibatan unsur politik di luar kepolisian. Menurut Muradi, penyidik Mabes Polri harus terlebih dahulu membuktikan adanya aliran informasi hasil penyadapan yang benar-benar digunakan untuk kepentingan tertentu.
Ini ada dua ya. Yang dua pisau nih. Pisau pertama itu penambahan tersangka teknis ya dari internal polisi. Yang kedua, tersangka yang memang melibatkan unsur politik.
Muradi memperkirakan penambahan tersangka dari internal Polri bisa menyasar para operator, bahkan hingga level Kombes atau perwira bintang satu. Namun untuk pihak sipil, katanya, kebutuhan pembuktian jauh lebih berat.
Sosok ketua umum partai besar
Dalam wawancara televisi itu, Muradi membenarkan kemungkinan bahwa sosok sipil yang dimaksud adalah seorang ketua umum partai politik. Dia menggambarkan sosok itu berasal dari partai yang sudah lama berdiri dan berdiri di barisan partai besar.
Dugaan itu tidak muncul dari ruang kosong. Sebelumnya, Ketua Obor Rakyat Setiyardi telah menyatakan bahwa organisasinya menerima informasi dari sejumlah narasumber soal keterlibatan seorang ketum parpol dalam kasus ini, sebagaimana dilaporkan Monitor Indonesia, Kamis (5/11/2026). Kabar serupa juga beredar di Faktabanten.co.id, yang menyebut sosok tersebut dekat dengan lingkar Solo.
Muradi juga menyinggung kemungkinan campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ketika sosok tersebut terpilih menjadi ketua umum partainya. Menurutnya, sosok itu hadir dalam rapat sebelum proses penghapusan informasi penyadapan dilakukan.
Antara keterlibatan politik dan ekses politik
Muradi menekankan pentingnya memilah antara keterlibatan politik dan ekses politik. Keterlibatan politik berarti ada peran langsung, misalnya mengarahkan penggunaan data hasil penyadapan untuk menyerang presiden lewat buzzer atau gerakan politik lain.
Sementara itu, ekses politik adalah konsekuensi yang muncul meski keterlibatan langsung tidak terbukti secara hukum. Contohnya, reshuffle kabinet bagi pejabat atau figur yang dianggap punya afiliasi dengan pihak-pihak yang terseret kasus ini.
Ada namanya ekses politik. Ada yang keterlibatan politik, ada ekses politik. Perlu kemudian dipilah antara ekses politik dengan keterlibatan politik.
Muradi menyebut tiga lapisan relasi politik yang perlu diperhatikan. Lapis pertama adalah pihak yang terafiliasi langsung dengan presiden sebelumnya, yakni partai PSI dan para relawan. Lapis kedua adalah partai politik pengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, seperti Golkar. Lapis ketiga adalah figur individu profesional yang dianggap didukung oleh Jokowi atau kelompok Solo.
Bantahan dari partai yang disebut
Nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sempat dikaitkan dengan isu ini. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, membantah tegas kabar tersebut, sebagaimana dilaporkan Tribunnews.com. Istana juga telah membuka suara mengenai dugaan keterlibatan seorang ketum parpol dalam rangkaian rapat koordinasi bersama para jenderal yang diduga terlibat, menurut pemberitaan FAJAR.
Bantahan ini menunjukkan bahwa kasus penyadapan itu kini bukan lagi sekadar perkara hukum. Ia telah memasuki wilayah politik praktis yang panas, dengan nama-nama besar partai tersangkut dalam pusaran rumor dan dugaan.
Pelajaran bagi umat dan bangsa
Bagi kita yang menjunjung nilai-nilai agama, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Penyadapan terhadap kepala negara, jika terbukti, bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang harus dijaga dengan amanah pula.
Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin wajib menegakkan keadilan tanpa memandang relasi dan afiliasi. Kekuasaan yang digunakan untuk menguntungkan kelompok sendiri, apalagi dengan cara-cara yang bersembunyi, adalah penyakit lama perpolitikan negeri ini yang harus kita lawan bersama.
Indonesia dikenal sebagai negeri dengan umat Muslim terbesar di dunia, tempat perbedaan politik tetap dibingkai dalam kesatuan iman dan kebangsaan. Momen sulit seperti ini semestinya mendorong para pemimpin untuk bermuhasabah, bukan saling menjatuhkan dengan cara yang kotor.
Langkah hukum selanjutnya
Sampai saat ini, bola berada di tangan penyidik Mabes Polri. Muradi menegaskan bahwa tanpa bukti aliran informasi atau pengguna data hasil penyadapan, pihak di luar kepolisian tidak bisa dipaksakan menjadi tersangka.
Jika bukti itu ditemukan, potensi tersangka dari unsur politik dinilai besar. Jika tidak, konsekuensi tetap bisa muncul dalam bentuk ekses politik, misalnya reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo terhadap menteri atau pejabat yang dianggap berafiliasi dengan pihak-pihak yang terseret.
Publik kini menunggu ketegasan Kabareskrim untuk membuktikan sejauh mana benang merah ini tersambung, sebelum rumor menjadi vonis dan dugaan menjadi kenyataan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa ketua umum partai yang disebut terlibat kasus penyadapan Prabowo?
Muradi tidak menyebut nama secara terbuka. Dia hanya menyebut sosok tersebut sebagai ketua umum partai politik besar yang sudah lama berdiri, dan menduga sosok itu hadir dalam rapat sebelum penghapusan informasi penyadapan.
Apakah Partai Golkar membantah keterlibatannya?
Ya. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji membantah kabar yang menyebut Ketua Umum Bahlil Lahadalia terlibat dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Apa bedanya keterlibatan politik dan ekses politik dalam kasus ini?
Keterlibatan politik berarti ada peran langsung yang terbukti secara hukum, sehingga bisa diproses pidana. Ekses politik adalah konsekuensi nonhukum, misalnya pencopotan dari jabatan atau reshuffle kabinet.