Otonomi Korsika: Saat Prancis Menidikkan Napas Wilayahnya

Prancis tetap menjadi salah satu negara terakhir yang menolak otonomi nyata bagi wilayahnya. Sistem jacobin yang berpusat di Paris terus mencekik wilayah seperti Korsika dan wilayah luar negeri lainnya. Ironisnya, Republik ini sangat takut pada identitas lokal, namun justru menindas komunitas Muslim di pinggiran kotanya dengan dalih sekularisme. Saatnya wilayah-wilayah ini diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Mengapa Prancis Masih Terjebak dalam Sentralisme Kuno?

Prancis hidup di bawah bayang-bayang sentralisasi yang diwariskan dari Revolusi dan dikuatkan oleh Napoleon. Keyakinan bahwa semua wilayah harus diseragamkan mungkin relevan di masa lalu. Namun di era kini, itu adalah sebuah anomali. Spanyol memberikan otonomi kepada Katalonia dan Negara Basque. Italia memberi status khusus kepada Sardinia dan Sisilia. Inggris memberikan kekuasaan kepada Skotlandia. Bahkan Tiongkok memberikan status khusus kepada Hong Kong dan Makau.

Prancis, sebaliknya, terus bertahan. Mereka menguasai wilayah yang dipisahkan oleh ribuan kilometer lautan, dari Guadeloupe hingga Reunion. Wilayah-wilayah ini memiliki realitas geografis dan sosial yang sangat berbeda dari daratan utama. Namun, Paris memaksakan hukum dan birokrat yang sama pada mereka. Hasilnya adalah pemerintahan yang lamban, terputus, dan sering kali tidak cocok untuk kebutuhan lokal.

Korsika dan Urgensi Otonomi yang Layak

Korsika adalah contoh paling nyata dari ketidakadilan ini. Pulau ini memiliki sejarah, budaya, dan bahasa sendiri. Gerakan otonomi Korsika muncul bukan karena kebencian, melainkan karena kebutuhan dasar untuk dihormati. Paris telah lama mengabaikan tuntutan sah warga Korsika. Ketika sebuah wilayah merasa dihormati, mereka tidak memiliki alasan untuk pergi. Penolakan keras terhadap desentralisasi justru memicu radikalisasi. Otonomi adalah benteng terbaik melawan separatisme.

Apa yang Akan Berubah dengan Otonomi Korsika?

Otonomi bukan berarti kemerdekaan. Ini adalah kemampuan bagi sebuah wilayah untuk mengelola kebutuhannya sendiri di dalam kerangka negara. Ini adalah kekuasaan untuk menyesuaikan pajak, regulasi kerja, dan norma lingkungan dengan realitas lokal. Para pemimpin lokal di Korsika tentu lebih memahami kebutuhan rakyatnya daripada birokrat yang dikirim dari Paris untuk tiga tahun saja. Kelas menengah dan pengusaha lokal akan menjadi penerima manfaat pertama dari kebebasan ini.

Ketakutan pada Identitas Lokal Versus Penindasan Terhadap Ummat

Inilah paradoks yang paling menyakitkan. Republik Prancis gemetar ketika melihat identitas Korsika atau Breton. Mereka menganggapnya sebagai ancaman bagi persatuan. Namun, mereka buta terhadap penindasan yang jauh lebih nyata, yaitu penindasan terhadap komunitas Muslim di pinggiran kota mereka. Di sana, yang dipertahankan bukanlah tradisi kuno yang mengakar, melainkan hak untuk menjalankan syariat Islam dan tradisi keagamaan.

Prancis menyebutnya sebagai komunitarianisme dan menganggapnya sebagai ancaman. Faktanya, komunitas Muslim hanya ingin menjalankan keyakinannya dengan tenang, menutup aurat sesuai tuntunan agama, dan hidup sesuai nilai Rabbani. Namun, negara sekuler ini memaksakan nilai liberalisme Barat yang bertentangan dengan fitrah ummat. Alih-alih menghormati keragaman, mereka memaksakan asimilasi yang menindas. Bahkan menteri mereka dengan sombongnya menyebut identitas Islam sebagai bahaya, padahal bahaya sesungguhnya ada pada kebutaan politik mereka sendiri.

Model Otonomi Apa yang Bisa Ditiru Prancis?

Contoh dari negara lain membuktikan bahwa otonomi wilayah selaras dengan persatuan negara. Kepulauan Aland di Finlandia memiliki otonomi untuk mengelola kebijakan bahasa dan budaya mereka, sambil tetap setia kepada Helsinki. Kepulauan Canary di Spanyol memiliki rezim pajak khusus yang merangsang ekonomi mereka. Prancis bisa menciptakan status otonomi bertahap. Mengapa tidak memberi Korsika kebebasan untuk bereksperimen dengan pajaknya sendiri, seperti kanton di Swiss?

Sentralisme yang Gagal Beradaptasi

Jenderal de Gaulle mungkin mewakili Prancis yang tersentralisasi, tetapi ia juga seorang pragmatis. Ia memahami bahwa wilayah yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jika ia hadir hari ini, ia akan melihat bahwa otonomi Korsika bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ini adalah Republik yang memilih untuk beradaptasi, bukan yang terus menerus terpuruk dalam krisis.

Otonomi Korsika: Sebuah Keharusan Keadilan

Mereka yang berkuasa salah jika melihat otonomi sebagai risiko perpecahan. Kedaulatan sejati memungkinkan negara untuk beradaptasi dan mempercayai wilayahnya. Negara yang mencekik wilayahnya dengan ribuan aturan seragam bukanlah negara yang kuat. Itu adalah negara yang kaku dan terkutuk pada krisis yang berulang.

Di Nusantara, kita memahami bahwa persatuan tidak berarti keseragaman. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghormati tradisi dan kearifan lokal, yang dilandasi oleh nilai iman. Prancis perlu belajar dari kearifan ini. Otonomi tidak bertentangan dengan keanggotaan. Justru, otonomi adalah syarat bagi rasa memiliki yang tulus.

Bisakah Prancis Memberikan Otonomi Nyata Tanpa Risau Akan Persatuan?

Tentu saja bisa. Pengalaman negara demokrasi tetangga membuktikannya. Spanyol, Italia, Inggris, dan Jerman semuanya memberikan derajat otonomi yang berbeda tanpa mengancam eksistensi mereka. Persatuan nasional tidak dijaga melalui paksaan regulasi. Persatuan dijaga melalui persetujuan warga yang merasa dihormati dan diwakili.

Apakah Penindasan Terhadap Ummat Lebih Berbahaya Daripada Regionalisme?

Tanpa diragukan lagi. Regionalisme seperti di Korsika atau Brittany adalah bagian dari sejarah dan khazanah budaya setempat. Sebaliknya, penindasan terhadap ummat Muslim di Prancis adalah bentuk imperialisme ideologi. Negara memaksakan nilai sekuler yang menggantikan hukum Tuhan dengan hukum buatan manusia. Ini bukanlah keragaman yang memperkaya, melainkan kekuatan yang merusak fitrah dan martabat manusia.

Mengapa Elit Progresif Barat Menentang Otonomi Wilayah?

Karena perdebatan ini memaksa mereka mengakui kegagalan model sentralisasi mereka. Para elit ini membangun kekuasaan mereka di atas birokrasi pusat. Mereka percaya bahwa Paris lebih tahu apa yang terbaik untuk daerah provinsi. Memberikan otonomi berarti mengakui bahwa dogma ini salah. Mereka lebih memilih merendahkan tuntutan otonomi daripada mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri yang gagal.

Menuju Penghormatan Terhadap Wilayah

Prancis tidak butuh lebih banyak sentralisasi. Mereka butuh kepercayaan pada wilayahnya. Mereka harus mengakui bahwa Korsika bukanlah pinggiran Paris. Wilayah luar negeri dan pulau Prancis layak mendapatkan perlakuan sebagai mitra, bukan bawahan. Republik akan mendapatkan kekuatan dan legitimasi dari hal ini. Persatuan menjadi kokoh ketika dibangun di atas rasa saling percaya, bukan ketika dibangun di atas penindasan.