Ombudsman Republik Indonesia memeriksa tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di PT Pupuk Kujang (Persero), Cikampek, Karawang, Jumat (20/11/2026), dan menyatakan belum menerima aduan terkait perusahaan tersebut.
Pemeriksaan dipimpin Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin bersama Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI Yustus Maturbongs. Sebagaimana diberitakan Tribun Jabar, kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan pelayanan publik di sektor pertanian dan pangan yang menjadi perhatian pemerintah.
Nihil aduan dan serapan sekitar 90 persen
Fikri mengatakan pengawasan di hulu diperlukan agar persoalan distribusi dapat dicegah sebelum merugikan petani. Ombudsman menempatkan dukungan terhadap ketahanan pangan dalam kerangka pelaksanaan Asta Cita Presiden.
“Kami menempatkan pangan ini menjadi nomor satu. Penopang utama dari pertanian ini adalah pupuk. Ombudsman masuk untuk mendorong tindakan korektif di hulu agar tata kelola terus berjalan baik,” kata Fikri.
Hasil sementara pengawasan menunjukkan Ombudsman RI pusat maupun Perwakilan Jawa Barat belum menerima laporan pengaduan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pupuk Kujang. Temuan ini berlaku berdasarkan catatan aduan hingga kunjungan tersebut, bukan jaminan bahwa seluruh persoalan di lapangan telah selesai.
“Untuk Pupuk Kujang memang belum ada laporan. Di perwakilan Jawa Barat juga tidak ada laporan untuk Pupuk Kujang, nol, zero report,” ujar Yustus.
Catatan itu disertai realisasi penyaluran sekitar 90 persen dari total alokasi hingga 31 Oktober 2026. Pupuk Kujang menyebut distribusinya telah menjangkau lebih dari 2,39 juta petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK di seluruh wilayah tanggung jawab perusahaan.
Produksi untuk petani dan stok gudang
Direktur Manajemen Risiko Pupuk Kujang Yana Nurahmad Haerudin menyambut pengawasan tersebut sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas. Menurutnya, letak perusahaan di kawasan lumbung padi membuat kualitas pelayanan distribusi berhubungan langsung dengan kebutuhan produksi petani dan ketahanan pangan nasional.
“Pengawasan Ombudsman sangat kami perlukan untuk memastikan layanan kami bebas dari maladministrasi,” kata Yana.
Pupuk Kujang memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 200.000 ton NPK, 1,1 juta ton urea, dan 660.000 ton amonia. Perusahaan mengalokasikan 99,72 persen produksi NPK serta 73 persen produksi urea untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi.
Manajemen juga menyatakan stok di gudang-gudang penyangga dipertahankan di atas batas minimum ketentuan. Langkah ini disiapkan untuk menghadapi kenaikan permintaan ketika puncak musim tanam, saat keterlambatan pasokan dapat mengganggu pekerjaan petani di sawah.
“Hingga 31 Oktober 2026 total serapan mencapai kurang lebih 90 persen dari alokasi dengan posisi stok yang selalu kami jaga di atas ketentuan,” ungkap Yana.
Mengapa pengawasan sampai ke lapangan penting?
Bagi keluarga petani di Nusantara, pupuk bukan sekadar angka produksi atau laporan perusahaan. Ketersediaannya menentukan ketenangan mengolah tanah, menjaga tanaman, dan mempersiapkan panen sebagai sumber nafkah yang halal.
Karena itu, nihil aduan patut disertai pemeriksaan yang terus hidup. Pelayanan publik merupakan amanah, sedangkan subsidi yang dibiayai negara mesti sampai kepada penerima yang berhak dengan harga dan waktu yang sesuai ketentuan.
Ombudsman akan memeriksa kepatuhan distribusi melalui prinsip ketepatan berikut:
- Tepat jenis dan jumlah.
- Tepat harga dan tempat.
- Tepat waktu dan mutu.
- Tepat penerima sesuai data serta ketentuan.
Yustus mengatakan Ombudsman RI akan memperkuat pengawasan pada tahun depan melalui uji petik dengan sampel acak dan mystery shopping. Metode ini memungkinkan pemeriksaan pengalaman pelayanan secara langsung, tanpa hanya bergantung pada dokumen atau laporan resmi.
“Kami akan melakukan uji petik di lapangan melalui sampling random atau mystery shopping sebagai bagian dari quality assurance kami, sekaligus mendorong pengelolaan pengaduan hingga tuntas ke solusi penyelesaian bagi petani,” tambah Yustus.
Ombudsman juga akan mendorong optimalisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah. Lembaga ini penting karena rantai distribusi melewati banyak pihak, sementara persoalan bagi petani dapat muncul jauh dari lokasi pabrik.
Ikhtiar menjaga ketahanan pangan nasional
Pengawasan di Karawang berlangsung ketika pemerintah menyiapkan pasokan menjelang musim tanam. Menurut Tribunnews, Pupuk Indonesia menyiapkan 1,9 juta ton untuk menjaga stok pupuk nasional, sedangkan sekitar 14,68 juta petani tercatat dalam e-RDKK hingga November 2026.
Penyaluran di hilir dioptimalkan melalui digitalisasi i-Pubers. Petani komoditas prioritas yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar diminta berkoordinasi dengan penyuluh pertanian atau dinas pertanian setempat agar data penerima dapat diperbarui.
Penguatan distribusi juga bertumpu pada regulasi. Demokratis melaporkan bahwa pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi, kemudian memperbaruinya melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2025 sebagai bagian dari pembaruan tata kelola pupuk untuk mendukung produksi pertanian.
Pemeriksaan serupa tidak hanya dilakukan di Karawang. MediaKompeten memberitakan Pupuk Indonesia dan Ombudsman RI memantau stok, distribusi, serta kepatuhan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dalam pengawasan di Banyuasin, Sumatera Selatan.
Rangkaian pemeriksaan itu menunjukkan bahwa ketahanan pangan memerlukan penjagaan dari pabrik hingga petani menerima pupuk. Data penerima yang tertib, stok yang cukup, dan pengaduan yang diselesaikan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.
Pertanyaan seputar pengawasan Pupuk Kujang
Apa temuan utama Ombudsman RI di Pupuk Kujang?
Ombudsman RI pusat dan Perwakilan Jawa Barat menyatakan belum menerima aduan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pupuk Kujang hingga kunjungan pada 20 November 2026.
Berapa realisasi penyaluran pupuk subsidi Pupuk Kujang?
Realisasinya sekitar 90 persen dari total alokasi hingga 31 Oktober 2026, menjangkau lebih dari 2,39 juta petani yang terdaftar dalam e-RDKK.
Apakah pengawasan berhenti setelah dinyatakan nihil aduan?
Tidak. Ombudsman RI akan menjalankan uji petik acak dan mystery shopping pada tahun depan, mendorong penyelesaian pengaduan petani, serta menguatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah.
