Dewan Pengupahan DKI Jakarta menyerahkan tiga usulan Upah Minimum Provinsi 2027 kepada Gubernur Pramono Anung pada Jumat, 20 November 2026, setelah perundingan tripartit tidak menghasilkan kesepakatan.
Unsur pengusaha, pemerintah, dan buruh mengusulkan besaran berbeda, mulai Rp 6.047.589 hingga Rp 6.210.040. Pramono kini memegang kewenangan menetapkan UMP Jakarta 2027 melalui surat keputusan gubernur.
Tiga angka UMP Jakarta 2027 di meja Pramono
Menurut laporan Liputan 6, perbedaan usulan berpangkal pada nilai alfa yang dipakai masing-masing unsur dalam menghitung kenaikan upah minimum. Tidak adanya kesepakatan membuat Dewan Pengupahan DKI Jakarta meneruskan tiga rekomendasi, bukan satu angka bersama.
Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo DKI Jakarta, Nurjaman, yang juga anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, menjelaskan langkah tersebut pada Jumat, 20 November 2026.
“Karena tidak ada kesepakatan dari ketiga unsur, kami masing-masing mengajukan rekomendasi kepada Pak Gubernur. Artinya, Dewan Pengupahan DKI mengajukan tiga usulan dari tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, serta buruh atau pekerja,” kata Nurjaman.
Berikut tiga usulan yang telah disampaikan kepada Pramono melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta:
- Unsur pengusaha mengusulkan UMP sebesar Rp 6.047.589 dengan nilai alfa 0,5.
- Unsur pemerintah mengusulkan UMP sebesar Rp 6.136.941 dengan nilai alfa 0,775.
- Unsur buruh mengusulkan UMP sebesar Rp 6.210.040 dengan nilai alfa 1,0.
Nurjaman mengatakan seluruh usulan memakai formula penghitungan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Perbedaannya terletak pada pilihan nilai alfa, salah satu komponen dalam rumus kenaikan upah minimum.
Dewan Pengupahan telah membuat berita acara dan mengirimkan rekomendasi melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Dengan selesainya tahap tersebut, pembahasan memasuki keputusan akhir di tangan gubernur.
“Dewan Pengupahan membuat berita acara dan merekomendasikan tiga usulan tersebut melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta kepada Pak Gubernur untuk ditetapkan. Ada hak prerogatif Pak Gubernur,” ujar Nurjaman.
Mengapa perundingan berjalan alot?
Dua hari sebelum rekomendasi diserahkan, Pramono telah mengakui bahwa pembahasan UMP Jakarta 2027 berjalan alot. Berbicara di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 18 November 2026, ia mengatakan buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempertahankan pilihan nilai alfa masing-masing.
“Jadi untuk UMP, sekarang ini sedang dilakukan pembahasan tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta,” kata Pramono.
Pramono menempatkan Pemprov DKI Jakarta sebagai mediator yang menjembatani pandangan pekerja dan pengusaha. Posisi itu menuntut ruang dialog tetap terbuka, meski perbedaan angka belum menemukan titik temu.
“Memang masing-masing masih tetap pada alfa yang dipilih,” ujar dia.
Gubernur kemudian memberi batas waktu sampai Jumat, 20 November 2026, agar seluruh pihak menyelesaikan perbedaan pendapat. Ia berharap keputusan dapat diambil pada hari yang sama dan penyelesaian di Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain.
“Harapan saya hari Jumat sudah ada keputusan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi solusi dari Jakarta ini bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain,” kata Pramono.
Batas penetapan dan upah tahun sebelumnya
UMP DKI Jakarta 2026 tercatat sebesar Rp 5.729.876. Ketiga usulan untuk 2027 berada di atas angka tersebut, tetapi besar kenaikan yang akhirnya diterima pekerja masih menunggu keputusan Pramono.
Pemerintah daerah diminta menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Arahan itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 pada 16 November 2026.
CNBC Indonesia juga melaporkan bahwa UMP DKI 2027 berpotensi diputuskan setelah sidang Dewan Pengupahan menghasilkan tiga usulan. Rentang rekomendasi yang masuk menembus Rp 6 juta, dengan keputusan akhir tetap menjadi kewenangan gubernur.
Nurjaman menyebut surat keputusan dapat keluar pada Jumat, meski belum memastikan jam pengumumannya.
“Penetapannya melalui SK Gubernur. Mungkin hari ini atau nanti sore. Yang terpenting rekomendasinya sudah disampaikan dan masuk ke Gubernur,” katanya.
Upah sebagai amanah keadilan
Bagi keluarga pekerja di Jakarta, angka UMP bukan sekadar hasil rumus. Upah bersentuhan dengan nafkah, tempat tinggal, kebutuhan anak, dan ketenangan menjalani kehidupan di ibu kota. Bagi pengusaha, keputusan yang sama juga memengaruhi rencana usaha dan keberlangsungan lapangan kerja.
Tuntutan buruh telah disuarakan secara terbuka. Aspirasi Publik memberitakan Forum Buruh Kawasan mendesak Pramono menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.210.040, sesuai usulan unsur serikat pekerja dan serikat buruh dengan nilai alfa 1,0.
Dalam ajaran Islam, hubungan kerja membawa amanah keadilan. Pekerja berhak memperoleh haknya, sedangkan dunia usaha perlu dipelihara agar tetap mampu memberi nafkah bagi lebih banyak keluarga. Kearifan pemimpin diuji ketika kedua kepentingan itu harus dipertemukan dalam satu keputusan.
Karena itu, keterbukaan mengenai dasar penetapan menjadi bagian dari tanggung jawab publik. Masyarakat perlu mengetahui alasan gubernur memilih salah satu usulan atau menetapkan angka lain sesuai kewenangannya, setelah rekomendasi Dewan Pengupahan diterima.
Apa yang terjadi setelah rekomendasi diserahkan?
Pramono akan menetapkan UMP Jakarta 2027 melalui surat keputusan gubernur. Sampai rekomendasi disampaikan pada Jumat, belum ada angka final yang disepakati ketiga unsur. Tahap berikutnya adalah pengumuman besaran resmi oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum tenggat 21 November 2026.
Pertanyaan seputar UMP Jakarta 2027
Berapa tiga usulan UMP Jakarta 2027?
Pengusaha mengusulkan Rp 6.047.589, pemerintah Rp 6.136.941, dan buruh Rp 6.210.040. Ketiganya memakai PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan nilai alfa berbeda.
Siapa yang berwenang menetapkan UMP Jakarta 2027?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berwenang menetapkan UMP melalui surat keputusan gubernur setelah menerima rekomendasi Dewan Pengupahan melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.
Kapan batas akhir penetapan UMP 2027?
Pemerintah daerah diminta menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Pramono sebelumnya menargetkan keputusan Jakarta keluar pada Jumat, 20 November 2026.
