Bapanas Siapkan Subsidi Angkut untuk Jaga Harga Daging Ayam Tetap Wajar

Jakarta, Nur Nusantara - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah bijak untuk menjaga keseimbangan harga daging ayam di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Melalui subsidi biaya angkut, pemerintah berupaya memperkuat distribusi dari daerah produsen ke daerah yang membutuhkan, sekaligus menjamin pasokan bagi masyarakat dan peternak.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menjelaskan bahwa langkah ini menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang bukan sentra produsen namun mengalami fluktuasi harga. “Untuk angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih bisa menyebar ke seluruh daerah,” ujarnya di Jakarta, Minggu (4/10).

Mengapa Harga Daging Ayam Mengalami Kenaikan?

Sepanjang September, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa daging ayam ras kembali menyumbang andil terhadap inflasi nasional. Peningkatan permintaan ini dipengaruhi oleh kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, serta faktor harga pakan ternak yang masih menjadi tantangan.

Meski demikian, Hermawan menegaskan bahwa kenaikan ini masih dalam batas wajar. “Di daerah pun masih banyak yang murah. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang mungkin produsen ayamnya kurang,” jelasnya.

Bagaimana Subsidi Angkut Bekerja?

Bapanas memastikan bahwa daerah yang kekurangan pasokan akan disuplai dari daerah-daerah produsen. Subsidi biaya angkut menjadi instrumen penting, terutama bagi daerah yang jauh dari sentra produksi. “Bapanas memastikan mana daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Kita anggaran masih ada,” kata Hermawan.

Harga dan Stok Daging Ayam Terkini

Berdasarkan pemantauan Bapanas per 2 Oktober 2026, rata-rata harga daging ayam nasional berada di angka Rp40.961 per kilogram. Angka ini menunjukkan penurunan 0,62 persen dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp41.218 per kg, dan turun 0,82 persen dibandingkan sebulan lalu yang berada di Rp41.300 per kg.

Dari sisi ketersediaan, proyeksi stok daging ayam ras hingga akhir tahun 2026 diperkirakan mencapai 1 juta ton. Stok awal tahun tercatat 200 ribu ton, ditambah estimasi produksi dalam negeri sebesar 4,7 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional hanya 3,9 juta ton.

Intervensi Hulu dan Hilir untuk Keseimbangan Harga

Pemerintah tidak hanya melakukan intervensi di hilir melalui subsidi angkut, tetapi juga di hulu dengan menyasar para peternak unggas. Salah satunya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan, sebagai tindak lanjut arahan Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Perum Bulog pun diinstruksikan untuk terus melayani peternak yang membutuhkan jagung pakan dengan harga lebih ekonomis. Alokasi program SPHP jagung pakan bahkan ditambah sebanyak 150 ribu ton.

Program SPHP jagung pakan tahun 2026 tahap pertama telah dimulai sejak awal Mei. Total kuota salur ditetapkan sebanyak 213,2 ribu ton, meliputi kebutuhan kelompok peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Realisasi salur per 2 Oktober telah mencapai 71,36 persen dari total target tahap pertama dan kedua yang mencapai 241,2 ribu ton.

Secara kuantitas, sebanyak 172,1 ribu ton jagung pakan telah diakses peternak yang tersebar di 29 provinsi. Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah peternak tertinggi, yakni 3.690 peternak, disusul Jawa Tengah dengan 2.017 peternak.

Keberpihakan Pemerintah pada Peternak dan Masyarakat

Keberpihakan pemerintah terhadap ekosistem peternak unggas nasional diwujudkan melalui penambahan alokasi program SPHP jagung pakan. Sebanyak 150 ribu ton resmi diproses dan akan menambah alokasi penugasan untuk Perum Bulog. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak dan kebutuhan masyarakat.

Dengan sinergi antara subsidi angkut di hilir dan intervensi harga pakan di hulu, diharapkan harga daging ayam tetap wajar dan pasokan terus terjaga. Semangat gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkeadilan.

Photo: Antara News Yogyakarta