Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pertambangan Indonesia dinikmati oleh negara. Pernyataan itu disampaikan di Mabes Polri dan dilaporkan
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara, menyusul titah Presiden Prabowo Subianto yang meminta minimal 70% hasil tambang dinikmati negara, dilansir CNBCIndonesia pada Kamis (19/11/2026).
Titah itu disampaikan Prabowo saat Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Bagi umat yang mencintai keadilan, ini kabar yang menggembirakan sekaligus mengharukan.
Alhamdulillah. Begitulah seharusnya. Bumi yang Allah amanahkan kepada bangsa ini bukan untuk segelintir orang, apalagi orang asing.
Langkah Konkret Polri
Suyudi mengatakan Bareskrim Polri dan Baintelkam akan mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menentukan prioritas penertiban, seperti dikutip dari tayangan Badan Komunikasi Pemerintah.
“Itu tentunya nanti akan datakan dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi.
Ia menegaskan praktik ilegal pasti akan ditertibkan. Namun perusahaan yang sah dan beroperasi sesuai izin tetap dikawal demi menjaga iklim investasi.
“Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tegasnya.
Polisi juga akan membedakan tegas antara penambangan tanpa izin dan usaha legal. Sebagaimana diberitakan
Seperti diberitakan
Warta Ekonomi turut melaporkan bahwa Polri akan menyisir perusahaan pemegang IUP melalui Bareskrim dan Baintelkam. Sementara laporan IDNFinancials menyebut Kapolri mulai menyisir perusahaan pemegang IUP usai titah tersebut.
Amanat Pasal 33 UUD 1945
Prabowo menegaskan penguasaan alat produksi menjadi penting karena merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi kita dengan jelas menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo di Palu.
Presiden juga membuka pintu bagi investor. Modal asing boleh masuk, tetapi keuntungan harus mayoritas untuk bangsa Indonesia.
“Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” ucapnya.
Prabowo menilai selama bertahun-tahun kekayaan negara hanya dikeruk investor asing. Saat mengurus izin mereka mengaku warga negara Indonesia, tetapi begitu beruntung, keuntungan dibawa keluar negeri.
Dukungan DPR Mengalir
Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar dari Fraksi PDIP mendukung penuh arahan tersebut. Ia menilai ini langkah mengembalikan penguasaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) ke kepentingan nasional.
“Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri,” ujar Gunhar melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Gunhar mencontohkan Rusia dengan Gazprom dan Rosneft, serta China yang rata-rata kepemilikan pemerintah pada perusahaan tambang terbesarnya mencapai sekitar 78%.
“Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis,” tandasnya.
Keadilan Sosial dalam Praktik Nyata
Bagi kita yang beriman, titah ini mengingatkan pada ajaran Islam tentang pemilikan amanah. Kekayaan bumi adalah milik Allah, dan manusia hanyalah pemegang amanah untuk memakmurkan bersama, bukan menumpuk untuk diri sendiri.
Semangat keadilan ekonomi seperti inilah yang dicita-citakan para pendiri republik. Kini tinggal keteladanan pelaksanaannya. Semoga langkah ini benar-benar sampai kepada rakyat kecil, bukan sekadar wacana di atas kertas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa persen hasil tambang yang diminta dinikmati negara?
Presiden Prabowo Subianto meminta minimal 70% hasil tambang dinikmati negara, disampaikan di Palu pada 14 November 2026.
Siapa yang bertugas menertibkan pertambangan ilegal?
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyiapkan Bareskrim Polri dan Baintelkam untuk mendata IUP dan menertibkan praktik ilegal.
Apakah perusahaan tambang legal tetap dilindungi?
Ya. Suyudi menegaskan perusahaan yang beroperasi sesuai aturan dan izinnya akan dikawal demi menjaga iklim investasi.
