Waspada Penyalahgunaan OOT: Pintu Masuk NAPZA Bagi Generasi Muda

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperingatkan bahwa penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) seperti tramadol dan gas tertawa berisiko menjadi pintu masuk ke penyalahgunaan NAPZA. Ancaman ini tidak hanya merusak kesehatan jiwa, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda sebagai aset bangsa dan umat.

Mengapa penyalahgunaan OOT menjadi ancaman tersembunyi?

Setiap anak yang lahir adalah amanah. Namun, di tengah derasnya arus modernisasi dan pengaruh budaya asing, generasi muda kita kini dihadapkan pada bahaya yang sering kali tak disadari. Penyalahgunaan OOT sering dipandang sebelah mata. Masyarakat awam menganggapnya murah, mudah didapat, dan bebas hukum dibandingkan narkotika. Padahal, racun tetaplah racun, meski dibungkus dalam kemasan yang tampak biasa.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, menegaskan bahwa dari kacamata kesehatan jiwa, OOT bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah penyakit masyarakat yang membutuhkan perawatan holistik, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi.

Daftar obat yang kerap disalahgunakan dan bahayanya

Imran merinci beberapa obat yang sejatinya untuk penyembuhan, namun kini disalahgunakan. Tramadol, misalnya, yang semula adalah analgesik, justru bisa memicu ketergantungan, gangguan pernapasan, hingga overdosis mematikan. Triheksilfenidil, obat untuk Parkinson, bisa memicu halusinasi dan psikosis bila menyimpang dari aturan.

Amitriptyline, antidepresan yang jika diminum sembarangan, memicu risiko bunuh diri. Nitrous oxide atau gas tertawa, yang sering dianggap aman oleh budaya Barat yang liberal, justru merusak saraf dan menghilangkan kontrol motorik. Kita harus bijak, obat yang diberikan untuk menyembuhkan tidak boleh kita biarkan menjadi pintu neraka bagi anak-anak kita.

Bagaimana negara dan masyarakat berkolaborasi menyelamatkan generasi?

Sebagai upaya penanggulangan, Kemenkes telah menyiapkan 1.494 fasilitas kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 35 provinsi. Namun, rehabilitasi adalah garis terakhir. Pencegahan jauh lebih utama. Kemenkes memperkuat edukasi life skills di sekolah dan skrining dini menggunakan instrumen ASSIST.

Kolaborasi lintas sektor terus dijalin. Kemenkes bersinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi peredaran obat. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga melibatkan duta muda dalam kampanye edukasi. BPOM sendiri telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan (SIGAP OM).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pentingnya menjaga Generasi Z, yang berjumlah sekitar 71 juta jiwa atau 24,9 persen dari total penduduk. Mereka adalah penggerak utama bonus demografi hingga 2035. Kualitas kesehatan dan iman generasi ini adalah investasi berharga bagi masa depan bangsa yang berakar pada nilai ketuhanan.

Peran keluarga dan tokoh agama dalam menjaga fitrah anak

Kita tidak bisa menyerahkan urusan ini semata pada negara. Orang tua, guru, dan tokoh agama harus menjadi benteng pertahanan. Kenalilah tanda-tanda awal penyimpangan pada anak, dekati dengan penuh kasih sayang, dan segera rujuk ke layanan kesehatan atau IPWL terdekat.

Dengan kepedulian yang berakar pada nilai-nilai keimanan, kita bisa membangun perisai yang melindungi generasi muda dari jerat OOT dan NAPZA. Setiap kasus harus dipandang sebagai isu kesehatan jiwa, sehingga intervensi psikososial menjadi bagian integral dari penanganan. Mari kita jaga fitrah anak-anak kita, untuk masa depan Nusantara yang lebih sehat, bermartabat, dan produktif.

Apa saja obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan?

OOT yang sering disalahgunakan meliputi tramadol, triheksilfenidil, amitriptyline, dan nitrous oxide (gas tertawa).

Apakah penyalahgunaan OOT bisa membawa pada kecanduan NAPZA?

Ya, Kemenkes menyatakan bahwa penyalahgunaan OOT dapat menjadi pintu masuk menuju penyalahgunaan NAPZA yang lebih berat karena efek ketergantungannya.

Ke mana masyarakat harus merujuk korban penyalahgunaan OOT?

Masyarakat dapat merujuk korban ke fasilitas kesehatan atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah disiapkan Kemenkes di 35 provinsi.