BK DPD Panggil Arya Wedakarna: Menjaga Martabat Wakil Rakyat di Tengah Kontes Transgender

Badan Kehormatan (BK) DPD RI akan memanggil senator asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, buntut kehadirannya dalam kontes transgender Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pekan depan, sebagai langkah untuk menjaga marwah dan etika lembaga.

Ketua BK DPD RI, Hasby Yusuf, menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut kemungkinan digelar pada Kamis atau Jumat. Ia menegaskan bahwa BK akan bekerja sesuai mekanisme, prosedur, tata tertib, dan kode etik yang berlaku.

Apa yang Akan Digali BK DPD dari Arya Wedakarna?

Hasby menjelaskan bahwa BK akan mengklarifikasi pernyataan Arya yang sebelumnya mengaku tidak mengetahui bahwa acara tersebut mengusung isu transgender. Pihaknya juga akan mendalami pengakuan Arya yang datang sebagai Presiden Hindu Center of Indonesia, bukan sebagai anggota DPD.

“Karena dalam pernyataan dia beberapa waktu itu kan... bahwa dia diundang, dia tidak tahu persis yang mengundangnya siapa. Lembaga ini eh bukan persis sebagai lembaga yang ini, cuma hanya promosi pariwisata. Terus kemudian, statement dia kan terkait dengan dia mewakili orang Hindu, orang Hindu Bali, kan,” jelas Hasby.

Pengawalan TNI dan Sebutan Senator Indonesia

Meski Arya membantah hadir sebagai anggota DPD, ia tetap didampingi pengawalan anggota TNI. Hasby menyebut hal ini juga akan didalami, termasuk adanya sebutan “Senator Indonesia” dalam acara tersebut.

“Kemudian, dia kemudian berangkat ini katanya kan pribadi, tapi kan ada pengawalan. Sama dalam acara itu ada sebutan Senator Indonesia, gitu,” kata Hasby.

Penjelasan Arya Wedakarna Soal Kehadirannya

Arya Wedakarna telah memberikan klarifikasi terkait kehadirannya di kontes Miss Equality World 2026. Ia menegaskan bahwa dirinya hadir bukan sebagai anggota DPD perwakilan Bali, melainkan sebagai pribadi dan tokoh budaya Hindu.

Arya mengaku menerima undangan dari organisasi bernama MS Organization yang kerap mengadakan kegiatan amal di Bali. Ia juga menyebut bahwa Bali mendapat penghargaan atas pariwisatanya dalam acara tersebut.

“Jadi kronologisnya, pertengahan tahun ini ya, Juni ya. Itu, saya bertempat di istana saya di Jembrana. Mewakili pribadi ya dan juga sebagai tokoh budaya Hindu. Kita menerima panitia, namanya MS Organization. Jadi mereka berjaringan di 15 negara dan mereka ini sudah sering mengadakan kegiatan charity di Bali,” kata Arya.

Rangkaian Acara dan Penghargaan Pariwisata Bali

Arya menjelaskan bahwa selama di Bangkok, ia mengikuti berbagai kegiatan seperti kunjungan ke vihara Buddha, kuil Hindu, pameran, dan diskusi. Puncak acara adalah pemberian penghargaan kepada lima tokoh, termasuk untuk pariwisata Bali.

“Nah, tim mereka itu juga membuat video tentang Bali, pariwisata Bali. Jadi yang di mana saya datang untuk mewakili Bali, karena menerima apa, video itu ya tentang pariwisata Bali yang dianggap berhasil. Ya udah itu aja. Tanpa pidato, menerima, ya sudah, selesai gitu aja, pamit,” ungkapnya.

Bagaimana Sikap Arya Soal Isu Gender?

Arya mengaku tidak mengetahui secara detail bahwa acara tersebut mengusung isu transgender. Ia menilai tidak etis untuk menanyakan soal gender kepada panitia, mengingat Thailand dikenal memiliki keberagaman gender.

“Nggak. Kan kita kan secara, saya nggak tahu. Yang kedua kan kita kan tidak etis dong nanya-nanya tentang gender, ya. Kita kan tahu Thailand. Thailand kan di sana kan gendernya banyak. Nggak, nggak (perwakilan DPD) saya sebagai pribadi. Makanya saya pakai baju adat Bali,” jelasnya.

Mengenai pengawalan TNI, Arya menegaskan bahwa hal itu merupakan tugas melekat untuk keamanan, mengingat Thailand kerap mengalami insiden bom dan penembakan.

“Kemudian kemarin tuh ada, di sana kan sering ada ledakan bom dan juga ada penembakan. Jadi memang melekat aja, memang tugasnya mengawal saya, nggak ada hubungannya,” imbuhnya.

Menjaga Etika dan Martabat Wakil Rakyat

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi setiap wakil rakyat untuk senantiasa menjaga etika dan martabat, baik di dalam maupun luar negeri. Kehadiran dalam acara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal tentu menjadi perhatian serius.

Sebagai bangsa yang berakar pada nilai-nilai ketimuran dan keislaman, kita semua berharap agar para pemimpin dan wakil rakyat senantiasa berpegang teguh pada prinsip moral yang luhur. Semoga proses klarifikasi ini berjalan transparan dan memberikan hikmah bagi kita semua.

Kita doakan semoga BK DPD dapat menjalankan tugasnya dengan bijak dan adil, demi menjaga kehormatan lembaga dan kepercayaan masyarakat.