Danantara dan APBN: Dialog yang Perlu Dijernihkan demi Kemaslahatan Umat dan Negeri

Jakarta, Nur Nusantara - Rencana penyetoran laba Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebesar Rp120 triliun ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 mengundang pertanyaan penting dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohammad Hekal, menegaskan bahwa kebijakan ini belum dibahas secara komprehensif dengan parlemen, sehingga memerlukan kajian dan dialog yang lebih jernih agar membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apa Isi Rencana Penyetoran Laba Danantara ke APBN?

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan BPI Danantara untuk menyetorkan Rp120 triliun dari keuntungannya ke kas negara melalui pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Langkah ini dimaksudkan sebagai cadangan fiskal di tengah kebutuhan belanja pemerintah yang kian meningkat.

Mengapa DPR Meminta Kejelasan Kebijakan Ini?

Mohammad Hekal berpandangan bahwa rencana ini belum menjadi kebijakan resmi karena belum tertuang dalam dokumen tertulis. Ia menekankan perlunya kejelasan mengenai kapan penarikan dividen akan dimulai dan ambang batas (threshold) yang menjadi acuan.

“Apakah kita mau mulai tahun ini atau tahun depan, mau nunggu threshold berapa. Kalau nanti Danantara sudah bisa, misalnya, untung Rp500 triliun baru kita mulai tarikin dividen. Atau dia sudah berhasil investasi Rp10.000 triliun baru kita mulai tarikin. Nah itu kebijakan yang belum pernah dibahas menurut saya,” jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Bagaimana Pandangan DPR tentang Kontribusi Danantara?

Hekal menilai penyerahan laba Danantara ke APBN adalah hal yang sah. Sebagai superholding BUMN, Danantara memang bertujuan berkontribusi pada perekonomian, termasuk ke APBN. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tidak bisa disampaikan secara sepotong-sepotong. Amandemen UU BUMN 2025 telah mengamanatkan agar dividen BUMN dialihkan ke Danantara untuk dikelola sebagai investasi.

“Ngobrolnya enggak bisa sepotong begitu, harus satu kesatuan. Kita [APBN] perlu enggak dividennya? Atau lebih bermanfaat dimasukkan sebagai investasi di bidang lain? Itu harus dibahas, yang ngusulin aja enggak ada,” papar mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR 2019-2024 ini.

Apa Target Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi 2026?

Dalam kesempatan yang sama, DPR membahas kontribusi Danantara dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6% pada 2026. Investasi memiliki porsi besar terhadap PDB, sehingga peran Danantara sangat dinantikan. Hekal menegaskan perlunya pemerintah duduk bersama untuk membahas arah investasi dan kemampuan Danantara dalam menyetor dana ke APBN.

Bagaimana Respons COO Danantara?

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, enggan berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Menteri Keuangan. Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut dialamatkan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani.

“Nanti tanya sama Pak Rosan, ya,” ujarnya singkat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Laba Danantara dan APBN

Apa itu BPI Danantara?

BPI Danantara adalah Badan Pengelola Investasi yang bertindak sebagai superholding BUMN, mengelola dividen dan aset BUMN untuk diinvestasikan demi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengapa laba Danantara disetor ke APBN?

Penyetoran laba ini dimaksudkan sebagai tambahan cadangan fiskal pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang meningkat, terutama dalam situasi ekonomi yang dinamis.

Apa kekhawatiran DPR terkait kebijakan ini?

DPR menilai kebijakan ini belum dibahas secara menyeluruh dan memerlukan kejelasan mengenai mekanisme, ambang batas, dan dampaknya terhadap investasi jangka panjang.

Bagaimana prospek investasi Danantara untuk 2026?

Danantara diharapkan menjadi motor penggerak investasi untuk mencapai target pertumbuhan PDB 6% pada 2026, dengan pembahasan yang matang antara pemerintah dan DPR.

Menjaga Amanah: Refleksi untuk Negeri

Sebagai bangsa yang berakar pada nilai-nilai luhur, kita semua tentu menginginkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan penuh amanah. Dialog yang terbuka antara pemerintah dan DPR adalah wujud nyata dari musyawarah untuk kemaslahatan bersama. Semoga langkah ini membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadikan negeri ini semakin sejahtera dan bermartabat di mata dunia. Wallahu a'lam bish-shawab.