Kontroversi Arya Wedakarna: Dari Penolakan UAS Hingga Hadir di Kontes Waria

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, kembali menjadi sorotan publik. Kehadirannya dalam kontes kecantikan khusus transpuan Miss Equality World di Thailand memicu pertanyaan besar, terutama karena ia didampingi oleh seorang prajurit TNI AL yang mengenakan seragam dinas lengkap.

Dalam rekaman video yang beredar luas, terlihat prajurit tersebut mendampingi Arya menaiki panggung. Kejadian ini menyeret nama institusi TNI AL ke dalam pusaran kontroversi yang melibatkan politikus yang sudah lama dikenal dengan berbagai pernyataan dan tindakan kontroversialnya.

Klarifikasi Arya Wedakarna Soal Kehadirannya di Thailand

Arya mengklaim bahwa kehadirannya di acara tersebut bukan dalam kapasitas sebagai anggota DPD. Ia menegaskan dirinya hadir sebagai tokoh agama Hindu dan masyarakat Bali.

Kalau saya yang pasti kemarin acara yang di Thailand itu saya datang mewakili lembaga Hindu ya. Jadi sebagai tokoh Bali, jadi tidak ada kaitan sama jabatan saya di manapun, ujar Arya.

Ia menjelaskan bahwa kontes tersebut terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan, termasuk peluncuran pariwisata ASEAN, pemberian penghargaan, pameran, hingga diskusi. Arya mengaku mendapat penghargaan serta terlibat dalam peluncuran video promosi wisata Bali.

Badan Kehormatan DPD Tetap Panggil Arya

Meski klarifikasi telah disampaikan, persoalan ini tidak selesai begitu saja. Badan Kehormatan (BK) DPD tetap akan memanggil Arya untuk memberikan keterangan resmi terkait kehadirannya di acara Miss Equality World.

Ketua BK DPD, Hasby Yusuf, memahami klarifikasi Arya yang mengaku hadir bukan mewakili DPD. Namun, ia menegaskan bahwa status sebagai anggota DPD tetap melekat pada diri Arya.

Setiap tindakan dan aktivitas publik anggota perlu mempertimbangkan kepatutan, kehormatan jabatan, serta dampaknya terhadap citra lembaga, sekalipun kegiatan tersebut dinyatakan dilakukan dalam kapasitas pribadi, tegas Hasby.

Daftar Panjang Kontroversi Arya Wedakarna

Arya Wedakarna bukanlah nama asing dalam daftar kontroversi politik di Indonesia. Berikut adalah beberapa peristiwa yang pernah menyeretnya ke sorotan publik:

Pernyataan Rasis soal Penutup Kepala di Bali (2024)

Pada 2024, Arya mendapat kecaman publik buntut pernyataannya yang dinilai diskriminatif dan rasis. Ia meminta agar para frontliner di Bali tidak menggunakan penutup kepala apapun, seperti yang dilakukan di negara-negara Timur Tengah.

Saya enggak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup enggak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek, ujarnya saat itu.

Pernyataan ini membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali melaporkan Arya ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Arya diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a ayat 1 KUHP tentang tindak pidana SARA dan penistaan agama.

Akibat ucapannya tersebut, Arya diberhentikan sebagai anggota DPD asal Bali oleh BK DPD. Keputusan ini diambil berdasarkan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik karena ucapan bernada diskriminasi.

Dugaan Pelecehan terhadap Pendeta Hindu dan Pemalsuan Identitas (2020)

Pada 2020, Arya dilaporkan ke Polda Bali oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bali. Ia dianggap melakukan dugaan pelecehan terhadap sulinggih (pendeta Hindu) dan memalsukan identitas karena mengaku sebagai Raja Majapahit.

Dugaan Penganiayaan terhadap Ajudan (2020)

Di tahun yang sama, Arya juga dilaporkan ke Polda Bali atas dugaan tindakan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa sekaligus ajudannya, PTMD (21). Peristiwa ini terjadi pada 5 Maret 2020 di Kampus Universitas Mahendradatta, Denpasar.

Berdasarkan versi kuasa hukum PTMD, Agung Sanjaya Dwijaksara, Arya disebut menampar dan mencekik leher ajudannya hingga mengalami luka dan trauma.

Penolakan terhadap Ustaz Abdul Somad (2017)

Tiga tahun sebelumnya, Arya juga menjadi sorotan karena secara terang-terangan menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad (UAS) di Bali pada 2017. Saat itu, Arya menilai UAS sebagai sosok anti-Pancasila.

Penentangan terhadap Bank Syariah (2014)

Terakhir, pada 2014, Arya sempat menentang praktik sistem bank syariah yang diterapkan pada beberapa bank di Bali. Melalui akun Facebooknya, Arya mengajak seruan demo kepada para anak muda Bali untuk menolak bank syariah.

Apa yang Bisa Kita Petik dari Kasus Ini?

Kasus Arya Wedakarna mengingatkan kita semua bahwa seorang pemimpin dan wakil rakyat seharusnya menjadi teladan. Sikap yang bijak, santun, dan menghormati keberagaman adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama dan budaya bangsa.

Sebagai bangsa yang berketuhanan, kita patut bersyukur bahwa Indonesia memiliki mekanisme pengawasan terhadap perilaku para wakil rakyat. Semoga ke depannya, para pemimpin kita semakin bijak dalam bertindak dan senantiasa menjaga kehormatan jabatan serta citra lembaga negara.

Marilah kita bersama-sama mendoakan agar bangsa ini senantiasa dijauhkan dari para pemimpin yang kontroversial dan diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, bijaksana, dan mencintai keberagaman Nusantara.