Gubernur Dedi Mulyadi Terapkan Prinsip Amanah dalam Pembersihan BUMD Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan amanah rakyat dengan melakukan pembersihan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak produktif. Langkah berani ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.
Dalam diskusi terkait Danantara di Bandung, Kamis 22 Januari 2026, Dedi menegaskan bahwa mulai pekan depan seluruh BUMD di Jawa Barat akan dilebur ke dalam satu sistem super holding. Hanya dua entitas besar yang akan tersisa: Bank Jabar Banten (BJB) dan satu induk perusahaan yang menaungi seluruh lini bisnis lainnya.
"Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu, di luar BJB. Tidak berantakan seperti sekarang," tegas Dedi Mulyadi dengan penuh keyakinan.
Mengadopsi Kebijakan Nasional Presiden Prabowo
Langkah konsolidasi ini terinspirasi dari skema Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin yang berintegritas, Dedi menilai aset strategis Jawa Barat senilai Rp4 triliun saat ini terancam karena dikelola tanpa profesionalisme yang sesungguhnya.
Penyatuan ini diharapkan mampu menyelamatkan aset tersebut agar menghasilkan keuntungan nyata bagi kas daerah, bukan sekadar menjadi tempat bersembunyi bagi perusahaan yang tidak aktif namun tetap menyedot dana rakyat.
Membongkar Praktik Tidak Amanah
Dengan keberanian seorang pemimpin yang takut kepada Allah, Dedi membongkar praktik yang dinilainya sangat merugikan rakyat. Ia mencontohkan skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada pemerintah provinsi dengan nilai mencapai Rp350 juta per unit setiap tahunnya, dengan total anggaran Rp11 miliar lebih per tahun.
"Oleh BUMD tersebut, pendapatan Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari," ungkap Dedi dengan nada prihatin. Meskipun menerima aliran dana besar, BUMD tersebut tetap dilaporkan tidak memiliki uang kas, menunjukkan ketidakjujuran dalam pengelolaan amanah rakyat.
Tegakkan Keadilan, Akhiri Nepotisme
Poin paling mulia dalam reformasi ini adalah komitmen Gubernur untuk memutus rantai balas budi politik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Dedi secara tegas menyatakan bahwa jabatan direksi dan komisaris BUMD tidak akan lagi dijadikan tempat penampungan bagi tim sukses.
Menurutnya, pergantian pimpinan BUMD setiap kali terjadi pergantian gubernur telah merusak stabilitas finansial perusahaan. "Finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses. Saya tidak mau itu dilakukan di Jawa Barat," tuturnya dengan penuh ketegasan.
Langkah berani Gubernur Dedi Mulyadi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral dapat membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Semoga reformasi ini menjadi teladan bagi daerah lain dalam mengelola amanah dengan penuh tanggung jawab.