Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta menyiapkan dana Rp1 triliun untuk mendukung penyelenggaraan PON XXII tahun 2028. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn.) Suwarno, seperti dilaporkan Antara News Mataram pada awal November 2026. Padahal, NTB dan NTT justru dikenal sebagai provinsi dengan anggaran daerah yang terbatas.
Permintaan tersebut menimbulkan pertanyaan besar di hati masyarakat Nusa Tenggara. Bagaimana mungkin daerah yang masih terdaftar sebagai salah satu dari 10 provinsi termiskin Indonesia diminta menanggung biaya triliunan rupiah, tanpa mekanisme berbagi beban dengan pemerintah pusat?
Sejarah panjang perjuangan NTB menjadi tuan rumah
Perjuangan NTB untuk menjadi tuan rumah PON bukan perkara baru dan bukan pula sekadar gaya-gayaaan. Sejak awal, niat itu justru lahir dari kesadaran akan keterbatasan. NTB ingin maju, ingin sejajar dengan daerah lain, dan melihat event olahraga nasional sebagai pintu untuk membangunkan sarana prasarana keolahragaan yang selama ini timpang.
Pengalaman Mandalika menjadi bukti nyata betapa sebuah event besar bisa mengubah wajah daerah. Ketika Presiden Jokowi menetapkan KEK Mandalika sebagai venue MotoGP tahun 2021, runway Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid diperpanjang dari 2.750 meter menjadi 3.300 meter. Pelabuhan Gili Mas dibangun, jalan menuju Sengkol dilebarkan, dan jaringan listrik serta komunikasi ditingkatkan keandalannya. Semua kementerian dan lembaga ikut mendandani Mandalika sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Geliat ekonomi pun naik sebelum, pada saat, dan sesudah event. Ratusan ribu orang berdatangan. Hotel penuh, rental mobil laris, pelaku UMKM kuliner dan suvenir menuai panen. Inilah madu, manisnya menjadi tuan rumah sebuah acara olahraga besar.
Bangkit dari klasemen bawah lewat kerja keras
Dari sisi prestasi, perjalanan NTB patut direnungkan. Dahulu, NTB selalu berada di klasemen papan bawah PON, jauh dari 10 besar nasional. Namun dengan semangat tinggi dari pengurus KONI daerah, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet, NTB terus merangkak naik.
Pada PON XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur, NTB berada di peringkat 14 nasional. Pada PON XVIII tahun 2012 di Riau, NTB masuk 10 besar dengan 11 emas, 5 perak, dan 8 perunggu. Posisi itu diperbaiki pada PON XIX tahun 2016 di Jawa Barat dengan peringkat 9, meraih 11 emas, 10 perak, dan 18 perunggu.
Puncaknya terjadi pada PON XX tahun 2021 di Papua. NTB tetap di peringkat 9, tetapi koleksi emasnya naik menjadi 15, ditambah 11 perak dan 12 perunggu. Ini rekor medali terbanyak sepanjang sejarah olahraga NTB. Provinsi kecil dengan nyalanya yang besar,lahirkan atlet kaliber nasional seperti sprinter Lalu Zohri, pemain voli pantai Agus Salim, dan karateka Zigi.
Meski gagal dalam open bidding PON XXI yang kalah dari koalisi Aceh dan Sumatera Utara, NTB tidak patah semangat. Seperti ditegaskan pula dalam laporan Suarantb, NTB terus berikhtiar melahirkan atlet nasional dan internasional serta tetap berminat menjadi tuan rumah PON XXII tahun 2028 dengan target peringkat lima nasional.
Mengapa NTB dan NTT layak menjadi tuan rumah?
Dari sisi geopolitik, inilah saatnya kawasan Sunda Kecil menjadi tuan rumah. Selama 21 kali PON digelar, Pulau Jawa sudah 14 kali menjadi tuan rumah, Sumatera 4 kali, Kalimantan sekali, Sulawesi sekali, dan Indonesia Timur sekali. Kawasan Indonesia Tengah bagian tenggara, yaitu NTB dan NTT, tidak pernah sekalipun dipercaya memegang amanah ini. Demi keadilan dan demi keutuhan NKRI, sudah sewajarnya giliran itu tiba.
Namun, di tengah sukacita penetapan itu, muncul pula kegelisahan. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD membuat nasib NTB dan NTT seperti lampu kuning. Berat rasanya menjadi tuan rumah di saat negara sedang mengencangkan ikat pinggang. Lebih berat lagi, Provinsi NTT sedang bergulat dengan pemulihan pasca gempa bumi 7 magnitudo.
Beban berat di pundak daerah miskin
Data BPS 2024-2025 mencatat angka kemiskinan NTB masih di atas 13 persen, jauh di atas rata-rata nasional 9 persen. Indeks Pembangunan Manusia NTB berada di angka 70-71, sementara nasional sudah 74. Stunting masih di atas 25 persen di sejumlah kabupaten. Di Lombok Utara dan Bima masih banyak sekolah rusak, puskesmas tanpa dokter, dan jalan kabupaten berlubang.
Dalam kondisi demikian, apakah bijaksana mengalokasikan Rp1,5 hingga 2 triliun dari APBD NTB yang berkisar Rp6-7 triliun untuk PON XXII? Jika ditotal, bisa jadi 20 sampai 30 persen anggaran daerah habis untuk kegiatan PON. Lalu bagaimana nasib program pembangunan lain, seperti pemberdayaan desa dan pembangunan jalan?
Harapan kepada swasta juga tipis. NTB dan NTT bukan daerah industri. Perusahaan yang bisa diminta kontribusi signifikan hanya bisa dihitung dengan jari, seperti PT AMNT dan PT Bank NTBS, sementara pemegang izin pertambangan umumnya rata-rata masih tahap eksplorasi.
Sinyal kebijakan dari KONI Pusat
Kabar yang sedikit melegakan datang dari kebijakan KONI Pusat. Seperti dilansir RRI.co.id, Ketua Umum KONI memastikan PON XXII 2028 akan digelar tanpa membangun venue baru di NTB dan NTT, dengan sejumlah cabang olahraga dipindahkan pelaksanaannya ke Jakarta. Kedua provinsi itu tetap menjadi tuan rumah utama.
Antara News juga melaporkan bahwa Pemprov NTB mulai intensif merehabilitasi venue jelang PON XXII. Langkah ini menunjukkan keseriusan daerah, meski tantangan pendanaan tetap membayangi.
Dalam tradisi kearifan lokal Sasak, ada ungkapan yang menggambarkan situasi ini: ditunjuk menjadi tuan rumah, lalu kini kita mau bagaimana? NTB dan NTT harus benar-benar berhitung dengan jernih sebelum menentukan keputusan.
Sebagai bangsa yang beriman, kita percaya bahwa rezeki dan jalan keluar selalu ada bagi mereka yang ikhtiar dengan jujur. Pemerintah pusat pernah berdarah-darah mensukseskan PON XX di ujung timur republik, di Papua, dan PON XXI di ujung barat, di Aceh dan Medan. Demi keadilan, sudah semestinya pemerintah pusat kembali hadir membantu NTB dan NTT, bukan membiarkan daerah kecil menanggung beban raksasa sendirian.
Menjadi tuan rumah PON XXII adalah madu yang menggairahkan. Namun bila salah menakar, madu itu bisa berubah menjadi racun yang membuat lupa mengatasi ketertinggalan, kebodohan, dan keterbelakangan yang masih nyata di hadapan kita. Wallahu a'lam bishawab.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan dan di mana PON XXII akan digelar?
PON XXII dijadwalkan berlangsung tahun 2028 dengan NTB dan NTT sebagai tuan rumah utama, sementara sejumlah cabang olahraga dipindahkan ke Jakarta tanpa pembangunan venue baru.
Berapa dana yang diminta KONI Pusat dari NTB?
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn.) Suwarno meminta Pemprov NTB menyiapkan dana Rp1 triliun untuk penyelenggaraan, belum termasuk biaya renovasi dan pembangunan fasilitas olahraga.
Apa prestasi terbaik NTB dalam sejarah PON?
Prestasi terbaik NTB terjadi pada PON XX 2021 di Papua dengan 15 emas, 11 perak, dan 12 perunggu, rekor medali terbanyak sepanjang sejarah olahraga NTB.