Pemerintah menyatakan menghormati dan menghargai aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin demokrasi, sekaligus menjadi masukan penting bagi penyempurnaan kebijakan.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda dalam keterangan resmi kepada wartawan, Rabu (28/10/2026), sebagaimana dilaporkan Liputan 6. Menurutnya, pemerintah memahami berbagai perhatian yang diangkat mahasiswa, mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
“Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” kata Syahganda.
Ia menambahkan bahwa isu-isu tersebut telah menjadi prioritas pemerintah dan ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan serta langkah konkret. Aspirasi mahasiswa, lanjutnya, menjadi masukan berharga untuk memastikan kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Karhutla dan Penegakan Hukum
Di sektor lingkungan, pemerintah terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, sebanyak 72.303 personel gabungan dikerahkan di enam provinsi, didukung operasi darat, pemadaman udara, patroli, dan modifikasi cuaca.
Pemerintah juga berupaya melindungi masyarakat terdampak, memperkuat pencegahan, dan memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Hingga 25 Oktober 2026, tercatat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab,” jelas Syahganda.
Ekonomi dan Kesejahteraan
Pada isu ekonomi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026. Realisasi investasi Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun dan menyerap 2,19 juta tenaga kerja langsung.
“Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” ujar Syahganda.
Anggaran Pendidikan Naik
Di bidang pendidikan, anggaran dinaikkan dari Rp757,82 triliun dalam APBN 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027. Anggaran itu diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, merevitalisasi sekolah, mempercepat digitalisasi, serta meningkatkan kesejahteraan guru.
Pada 2025-2026, lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi, dengan target lebih dari 71.000 sekolah hingga akhir 2026. Program digitalisasi pendidikan menjangkau 368.310 satuan pendidikan dengan lebih dari 51 juta siswa sebagai penerima manfaat.
Pemerintah juga menyalurkan 288.865 unit perangkat digital beserta pendukungnya pada 2025. Pada 2026, sebanyak 72.258 unit telah disalurkan dari target 742.536 unit, dan 126.097 sekolah menerima pendampingan teknis. Akses listrik disediakan bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang belum terhubung.
Pemberantasan KKN dan Penyelamatan Aset Negara
Syahganda menuturkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu. Berdasarkan keterangan resmi pemerintah pada 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif dan menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan.
Pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH menertibkan dan menutup aktivitas pertambangan emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah, seluas 275,36 hektare. Pemerintah juga mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut yang mencakup 3.500 hektare.
“Langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus upaya melindungi kawasan hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan,” kata dia.
HAM, Demokrasi, dan Ruang Dialog
Pemerintah menegaskan komitmen menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Komitmen itu diwujudkan melalui peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026 sebagai penghormatan terhadap perjuangan hak-hak pekerja.
Syahganda menambahkan bahwa Prabowo terus membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat, salah satunya melalui forum “Presiden Menjawab” yang berlangsung lebih dari 12 jam.
“Pemerintah memandang bahwa demokrasi perlu terus dijaga melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi,” ungkapnya.
Ia menegaskan berbagai capaian tersebut bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Masih ada tantangan yang membutuhkan upaya berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa pembangunan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Syahganda.
FAQ
Apa tanggapan pemerintah atas aksi mahasiswa 28 Oktober 2026?
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghormati dan menghargai aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin demokrasi.
Isu apa saja yang disampaikan mahasiswa dalam demonstrasi?
Isu yang disoroti mencakup lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan HAM dan demokrasi.
Bagaimana pemerintah menangani karhutla?
Pemerintah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi dan mencatat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka hingga 25 Oktober 2026.