Filter berdasarkan tag
DPR Pangkas Tunjangan: Langkah Amanah Menuju Penghematan Rp260 Miliar
DPR RI mengambil langkah signifikan dengan memangkas berbagai tunjangan anggota dewan, menghemat anggaran negara hingga Rp260 miliar per tahun. Kebijakan ini menjadi tonggak reformasi sistem remunerasi pejabat publik.
Mewujudkan Kota Layak Anak: Perspektif Islam dalam Pembangunan Moral
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak semua pihak mewujudkan Kota Layak Anak dengan pendekatan berbasis nilai moral dan agama untuk pembangunan generasi penerus.
Bappenas Terapkan Sistem Pengendalian Terpadu untuk Amanah Pembangunan
Bappenas menerapkan mekanisme pengendalian terpadu untuk memastikan capaian prioritas nasional melalui sistem evaluasi komprehensif dan kolaborasi antar lembaga yang amanah.
Gubernur DKI Desak Perpres Pendidikan Gratis untuk Kemajuan Umat
Gubernur DKI Jakarta mendesak penerbitan Perpres sekolah swasta gratis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Program percontohan di 40 sekolah swasta Jakarta menjadi model implementasi nasional.
DPR Kritik Pernyataan Menteri ATR/BPN: Fokus pada Mafia Tanah
DPR RI menanggapi pernyataan kontroversial Menteri ATR/BPN tentang kepemilikan tanah negara dan mendesak fokus pada pemberantasan mafia tanah yang merugikan masyarakat.
Urgensi Perbaikan Distribusi Anggaran Pendidikan untuk Kemajuan Bangsa
Wakil Ketua Komisi X DPR RI menekankan pentingnya perbaikan distribusi dan efisiensi anggaran pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan berkualitas hingga ke pelosok negeri.
KPK Ungkap Dugaan Penyimpangan Kuota Haji 2024: Masalah Keadilan
KPK mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tambahan 2024. Investigasi fokus pada ketidaksesuaian pembagian 20.000 kuota tambahan yang berpotensi merugikan calon jamaah reguler.
Penerapan Skema Titik Serah Pupuk Subsidi: Langkah Amanah Pemerintah
Pemerintah menerapkan sistem Titik Serah dalam distribusi pupuk bersubsidi untuk menjamin penyaluran yang tepat sasaran dan akuntabel, melalui Perpres No. 6 Tahun 2025.
Relokasi Warga Kampung Bayam: Upaya Mewujudkan Hunian Layak dan Berkeadilan
Pemprov DKI Jakarta melakukan serah terima kunci HPPO JIS kepada warga eks Kampung Bayam dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menjamin kesejahteraan warga dalam hunian baru mereka.